Dilatarbelakangi kompleksnya persoalan yang dialami pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan keinginan kuat Pemerintah Daerah agar BUMD menjadi lebih mandiri, profesional, dan berkinerja sehat, Biro Administrasi Perekonomian Pemprov Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi bertema ‘Menuju BUMD Sehat, Berdaya Saing dan Berorientasi Global’.
Pada Rakor yang dilangsungkan pada 21-22 Pebruari 2018 lalu, Biro Administrasi Perekonomian mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi pembinaan BUMD pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jatim.
Ikut hadir para Direksi dan Satuan Pengawas Intern seluruh BUMD Pemprov Jatim beserta anak perusahaan. Rapat yang bertempat di Surabaya Suites Hotel, Jl Pemuda Surabaya ini dibuka Kepala Bagian BUMD pada Biro Administrasi Perekonomian. Adapun narasumber yang hadir berasal dari Ikatan Akuntan Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri.
PT Petrogas Jatim Utama berikut anak usahanya juga menghadiri rakor tersebut. Turut hadir Dirut PT Petrogas Jatim Utama Cendana, Dirut Petrogas Wira Jatim, Dirut PT petrogas Jatim Hilir, Dirut PT Delta Artha Bahari Nusantara, Manager Finance PT Petrogas Pantai Madura dan SPT PT Petrogas Jatim Utama.
Menurut Prof Dr Bambang Tjahjadi SE MBA Ak CA CPM CMA dari Ikatan Akuntan Indonesia, makna dari tata kelola BUMD (Good Corporate Governance/GCG) yang berdaya saing dan berorientasi global adalah bahwa BUMD harus bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada perusahaan lain yang bergerak di industri yang sama.
Serta BUMD tersebut haruslah bisa mengakomodasi isu-isu global yang terjadi saat ini dan menuangkannya dalam rencana strategis perusahaan.
Prof Bambang secara terang-terangan menyebutkan bahwa implementasi GCG saat ini bak fatamorgana, antara ada dan tiada. Agar implementasinya bisa kuat, ada dua pilar yang harus dimiliki, yaitu struktur dan proses.
Struktur tersebut antara lain adalah adanya direksi, pengawas, komisaris, GCG manual, code of conduct, dll. Sedangkan proses adalah hadirnya sistem manajemen strategis, sistem manajemen kinerja, sistem manajemen proses bisnis dan sistem manajemen resiko pada perusahaan.
“Perusahaan di Indonesia umumnya masih terhenti di urusan struktur saja, sementara prosesnya belum terlaksana,” kata Prof Bambang.
Sementara Direktur BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr Hari Nur Cahya Murni MSi mengingatkan bahwa Pemda harus senantiasa menjaga kepemilikan sahamnya pada BUMD, jangan sampai kepemilikan tersebut kurang dari 51 persen.
Terkait terbitnya PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP yang sudah lama ditunggu khususnya oleh para pembina BUMD ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam menerapkan tata kelola BUMD yang baik. Sehingga mendorong terwujudnya BUMD yang sehat, berdaya saing, dan berorientasi global.
Lebih lanjut, wanita yang akrab disapa Ibu Nunung tersebut juga menyampaikan bahwa kedepan akan terbit beberapa Permendagri baru yang mengatur tentang BUMD, antara lain tentang organ-organ BUMD.
Pada kesempatan sama, Bambang Ardianto ST MM, Kasubdit BUMD Bidang Lembaga Keuangan dan Aneka Usaha, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri juga mengingatkan para pembina BUMD supaya melakukan penilaian tingkat kesehatan pada BUMD-nya sekurang-kurangnya setahun sekali.
Penilaian tingkat kesehatan ini merupakan tolok ukur kinerja BUMD. Aspek penilaiannya berupa aspek keuangan, operasional, dan administrasi.
Adapun klasifikasi tingkat kesehatan dalam pengukuran kinerja BUMD adalah Sehat” Kurang Sehat dan Tidak Sehat. Masing-masing kelompok penilaian tersebut terbagi lagi menjadi tiga sub kelompok, tergantung nilai yang diperoleh BUMD.
Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan para pembina BUMD se-Jatim dapat meningkatkan wawasan tentang pembinaan BUMD sesuai PP No 54 Tahun 2017. Sementara itu, para pengurus BUMD juga diharapkan lebih konsisten menerapkan GCG serta meningkatkan kinerja perusahaannya agar mampu bersaing secara global. (sak)