Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama, Dr Leo Herlambang memberikan paparan singkat tentang BUMD milik Pemprov Jatim tersebut kepada rombongan dari Pemprov Kepulauan Riau (Kepri), Senin (22/5).
Paparan dilakuan usai upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2017 dan dilakukan di Ruang Rapat Biro Perekonomian Setda Prov Jawa Timur, Jl Pahlawan Surabaya.
Rombongan dari Biro Perekonomian Setda Pemprov Kepri tersebut mengaku ingin belajar dan menimba ilmu dari Pemprov Jatim, terkait BUMD.
Di Kepri kini tengah dirancang pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang BUMD minyak dan gas, sebab di wilayah Kepri ada 19 blok pengeboran minyak. Artinya Pemprov Kepri memiliki hak Participating Interest (PI) 10% sebanyak itu pula.
Mereka juga memiliki BUMD yang mengelola pelabuhan, seperti PT Delta Artha Bahana Nusantara (DABN) selaku anak usaha Petrogas. Namun belum berjalan maksimal karena sejumlah kendala.
Pada kesempatan tersebut, Dirut Petrogas memaparkan problematika dan solusi dalam pengelolaan migas bagi daerah melalui BUMD.
“Finansial memang menjadi problem mendasar bagi setiap BUMD migas, sebab daerah kemampuannya terbatas, namun yang terpenting harus cermat dan hati-hati dalam melangkah,” kata Leo Herlambang.
Disarankan agar Pemprov Kepri cukup membuat satu BUMD migas dan kemudian mendirikan anak-anak usaha sesuai PI 10% yang diperoleh. “Jatim siap bantu Kepulauan Riau,” tegasnya.
Demikian juga soal pengelolaan pelabuhan, dipaparkan kondisi existing pelabuhan yang dikelola Petrogas, baik di Gresik maupun di Probolinggo. Juga disampaikan rencana pengembangan Petrogas terhadap pelabuhan tersebut.
“Monggo kalau mau diskusi lebih intensif lagi, bisa ketemu di kantor Petrogas di Jakarta,” ujar Leo Herlambang dan disambut antusias oleh tamu dari Kepri tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kepri bakal mengirim surat permohonan untuk bertemu dengan manajemen Petrogas di Jakarta. (sak)
