SUKSES menyelamatkan PT Jatim Nusa Usaha (JNU) dari kebangkrutan, Leo Herlambang dipilih Pemprov Jatim untuk menjadi Direktur Utama PT Petrogas Jatim Utama (PJU). Leo diharapkan mampu
meningkatkan kinerja PT PJU, termasuk bisa merealisir 4 (empat) participating Interest (PI) hak Pemprov Jatim yang hingga kini masih menggantung di SKK Migas dan Kementerian ESDM.
“Salah satu tugas saya memang bisa merealisasi empat PI yang menjadi hak Pemprov Jatim. Semua persyaratan telah lengkap, tetapi masih belum bisa direalisir. Saya sedang mempelajari mengapa hal itu bisa terjadi,” kata Leo Herlambang, Selasa (26/1/2016) pagi.
Empat PI itu, lanjut Leo, sudah bertahun-tahun diurus oleh PJU, namun belum membuahkan hasil. Empat PI itu berasal dari blok migas yang dikuasai Kangean Energy Indonesia (KEI), Husky CNOOC Madura Limited (HCML), Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) dan Petronas Carigali Ketapang.
Leo belum bersedia menjelaskan apa strategi yang akan dilakukan untuk bisa merealisasi hak empat PI itu. Ia hanya mengatakan, pihaknya tidak ingin menyalahkan pihak lain atas belum terealisasinya empat PI itu.
“Saya akan pelajari dulu, baru setelah itu merumuskan strategi bagaimana bisa mendapatkan empat PI itu. Mendapatkan yang ditarget PJU adalah bener-benar bisa merealisir, bukan dapat tetapi tidak bisa menjalankan,” katanya.
Pada saat harga minyak dunia sedang turun seperti saat ini –bahkan di bawah 30 US $ per barel–, kata Leo, tentulah usaha merealisir PI harus dihitung secara lebih cermat agar tidak justru menjadi beban PJU sebagai BUMD milik Pemprov Jatim.
“Harga minyak memang sedang turun drastis, tetapi harga gas justru sedang bagus. Itu barangkali yang menjadi pijakan dalam merealisasi empat PI itu. Data yang kami punyai, produksi gas blok yang dikuasai KEI, HCML, PHE WMO dan Petronas lumayan bagus. Kami akan cermat menghitung untung dan ruginya,” katanya.
Berangkat dari Minus
Penetapan nama Leo Herlambang sebagai Dirut PJU sempat mengagetkan banyak pihak. Penyebabnya, nama Leo sama sekali tidak masuk bursa kandidat. Mantan Direktur PT JIM (Jatim Invesment Management) dan Dirut JNU ini justru ramai disebut akan menjadi Dirut PT JGU menggantikan Erlangga Satria Agung.
“Saya sendiri tidak menyangka dipercaya menjadi Dirut PT PJU. Ini kepercayaan yang luar biasa bagi saya,” katanya.
Leo tidak mengetahui persis mengapa para pemegang saha PT PJU akhirnya menjatuhkan kepercayaan pada dirinya. Ia berjanji akan berupaya semaksimal mungkin mengoptimalkan kinerja PT PJU agar bisa berkontribusi bagi pembangunan di Jatim, termasuk memasok PAD bagi APBD Jatim.
“Ini tantangan yang tidak ringan dan benar-benar menantang. Saya akan mencoba untuk memenuhi amanah ini sebaik-baiknya,” katanya.
Sumber beritajatim.com menyebutkan pemilihan Leo Herlambang sebagai Dirut PJU tidak lepas dari kinerjanya menyelamatkan PT JNU dari kebrangkrutan karena utang yang melilit saat sedang membangun fasilitas pelabuhan di Gresik.
Ditengah lilitan utang di atas Rp 20 miliar itu, DPRD Jatim menolak memberi suntikan modal tambahan pada JNU. Beban keuangan itu menjadi kian sulit karena PT JNU belum memperoleh pendapatan dari pelabuhan yang baru mereka bangun.
Tak ayal PT JNU nyaris digugat pailit para vendor karena tidak mampu membayar cicilan. Selain itu, PT JNU juga sempat digugat pelanggan yang diputus kontraknya.
Dalam tekanan berat seperti itulah Leo Herlambang ditunjuk menjadi Dirut PT JNU. Salah satu langkah yang dia lakukan saat itu adalah melakukan perampingan pegawai.
“Karena nyaris tidak ada penghasilan lagi, dengan berat hari saya melakukan perampingan pegawai. Di PT JNU tinggal 6 orang. Tetapi untungnya yang dipecat bisa memahami bahwa itu langkah paling realistis yang harus saya ambil untuk menyelamatkan JNU,” katanya.
Berangkat dari titik minus, pada tahun 2015 Leo Herlambang bisa membuktikan PT JNU bisa membayar semua utangnya. Tak hanya itu, PT JNU yang kini telah mengantongi izin Badan Usaha Pelabuhan (BUP) juga bisa memiliki pelabuhan di Probolinggo.
“Nilai izin BUP itu kini sangat mahal, karena syaratnya harus memiliki modal sedikitnya Rp 1 triliun. Alhamdulillah, enam bulan sebelum ketentuan itu berlaku PT JNU sudah memiliki izin BUP,” katanya.
Setelah memiliki pelabuhan dengan kedalaman 5 dan 10 meter, kini pelabuhan yang dikelola di Probolinggo sedang berancang-ancang membuat pelabuhan dengan dermaga yang miliki kedalaman 16 meter.
“Sudah ada dua investor yang menghubungi PT JNU untuk membangun pelabuhan dengan kedalaman 16 meter. Ini aset yang luar biasa bagi Pemprov Jatim karena berseiring dengan program tol laut pemerintah pusat yang menempatkan fasilitas pelabuhan akan kian penting bagi perekonomian Indonesia,” kata mantan Ketua Senat FE Unibraw tahun 1991 ini.
Keberhasilan Leo mentrasformasi PT JNU dari titik minus ke titik positif itulah, kata sumber beritajatim.com yang membuat Pemprov Jatim mempercayainya menjadi nahkoda baru PT PJU.
Di pundak Leo, kini DPRD Jatim akan mendorong PT PJU dan PT JNU bisa dimerger menjadi sebuah perusahaan yang lebih sehat. “Saya menargetkan tahun ini proses merger PT JNU dan PJU bisa tuntas,” tegas ayah tiga anak yang pernah meraih beberapa kali juara menulis di tingkat nasional ini.(bjo)